Laman Berita

Yogyakarta (8/7) – ASEAN Women, Peace and Security (WPS) -  High Level Dialogue Meeting yang diselenggarakan pada 5 – 7 Juli 2023, di D.I Yogyakarta, telah resmi ditutup. Pertemuan ini menegaskan kembali komitmen untuk melaksanakan ASEAN Regional Plan of Action (RPA) on Women, Peace, and Security (WPS) yang telah disahkan oleh sepuluh negara anggota ASEAN pada November 2022. Pada pertemuan ini, juga dilakukan Penandatanganan dan Ikrar Kerjasama terkait implementasi RPA WPS oleh mitra dialog.

“Konflik memiliki efek buruk yang mendalam dan seringkali tidak proporsional pada perempuan dan anak perempuan. Mereka lebih rentan terhadap Kekerasan Berbasis Gender yang diperparah oleh konflik. Ketika sumber daya langka, mereka juga menjadi kelompok pertama yang kelaparan, dikeluarkan dari sekolah, dan terluka tanpa perawatan kesehatan yang layak. Dalam pencegahan konflik, negosiasi perdamaian, dan rekonstruksi pasca-konflik, perempuan seringkali dipandang lemah, dan suaranya sering diremehkan. Namun, pada kenyataannya, perempuan adalah aktivis perdamaian yang kuat dan negosiator yang mumpuni. Kepekaan alami perempuan mampu membangun rasa saling menghormati dan inklusivitas di antara berbagai kelompok. Perempuan membawa perspektif, pengalaman, dan keterampilan unik, dan seringkali berfokus pada penyembuhan dan rekonsiliasi komunitas. Oleh karena itu, partisipasi perempuan yang berarti dalam proses perdamaian meningkatkan keefektifan, legitimasi, dan keberlanjutan perdamaian.” ungkap Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam sambutan pembuka ASEAN WPS High Level Dialogue.

“Sebuah bentuk komitmen bahwa negara hadir dalam melindungi perempuan dan anak khususnya dalam agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan, yaitu dengan disusunnya Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS), yang merupakan implementasi dari Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang Women, Peace and Security yang telah ditetapkan tahun 2000, juga selaras dengan ASEAN RPA WPS yang menjadi dasar pelaksanaan WPS di kawasan regional ASEAN. Implementasi RPA WPS di Indonesia tidak hanya di level nasional, tetapi juga sudah menjangkau level provinsi, bahkan di level desa atau kalurahan. Sampai dengan saat ini terdapat 12 provinsi yang telah memiliki Rencana Aksi Daerah atau Kelompok Kerja P3AKS. Di level desa, terdapat 22 Desa Damai yang diprakarsai oleh Wahid Foundation untuk mempromosikan kesejahteraan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman,  dan mendorong peran perempuan sebagai agen perdamaian dalam mengembangkan kohesi sosial dan memperkuat daya tahan masyarakat dalam ekonomi, sosial, dan budaya melalui pendekatan keamanan insani. Di samping itu, agenda WPS juga diintegrasikan ke dalam 10 indikator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang merupakan program unggulan Kemen PPPA. Setelah menyaksikan show case praktik baik dari Indonesia dalam mengimplementasikan WPS, diharapkan negara-negara anggota ASEAN dapat termotivasi untuk segera mengadopsi RPA WPS. Melalui berbagai diskusi tersebut, kita juga melihat bahwa dalam menjalankan agenda WPS tentunya pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, melainkan membutuhkan partisipasi lintas sektor, termasuk organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media” ujar Plh. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, sekaligus Staf Ahli Bidang Pembangunan Keluarga KemenPPPA, Indra Gunawan.

“Tahun 2023 sangat monumental, bukan hanya karena ini adalah tahun pertama implementasi RPA WPS, tetapi juga karena akan diresmikannya beberapa aksi prioritas utama yang akan memformulasikan arsitektur Women, Peace and Security di kawasan. Kawasan ini memiliki banyak hal untuk dibagikan dan menunjukkan relevansi yang semakin meningkat dari agenda WPS di abad ke-21, mengingat lanskap perdamaian dan keamanan yang terus berubah dan ancaman non-tradisional yang muncul,” kata Jamshed Kazi, Perwakilan UN Women Indonesia dan Penghubung ASEAN.

Pada KTT tersebut, perwakilan pemerintah, pakar gender, diplomat,  anggota masyarakat sipil dan organisasi internasional membahas pentingnya mengintegrasikan lensa gender dalam konteks perdamaian dan keamanan ASEAN untuk menjawab tantangan yang muncul seperti masalah keamanan terkait iklim, bencana, keamanan siber dan ekstremisme kekerasan.

Will Nankervis, Duta Besar Australia untuk ASEAN mengatakan, “Australia bangga dapat bekerja sama dengan ASEAN dalam agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan di kawasan. Mendukung kesetaraan gender serta kebijakan dan program yang inklusif merupakan komponen inti dari Kemitraan Strategis Komprehensif ASEAN-Australia. Untuk mengatasi tantangan keamanan kita bersama, kita harus mendukung partisipasi penuh dan setara serta kepemimpinan perempuan dan anak perempuan di sektor keamanan, kontingen militer, pasukan penjaga perdamaian, dan penciptaan perdamaian. Kita membutuhkan kemampuan, wawasan, kekuatan, dan kepemimpinan transformatif dari beragam perempuan dan anak perempuan untuk mencapai dan mempertahankan perdamaian. Saya mengucapkan selamat kepada Indonesia dan ASEAN yang telah menyelenggarakan Dialog Tingkat Tinggi ini.”

“Kanada sangat senang menjadi bagian dari perjalanan WPS dengan ASEAN, melalui keterlibatan kami dengan UN Women dalam mendukung inisiatif Empowering Women for Sustainable Peace, Kebijakan Bantuan Internasional Feminis kami, Strategi Indo-Pasifik Kanada, kemitraan kami dengan organisasi seperti dengan Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi ASEAN, serta melalui komitmen kami untuk menyelenggarakan serangkaian Dialog WPS pada tahun 2023,” kata Duta Besar Kanada untuk ASEAN, Vicky Singmin, seraya menambahkan, “Kanada siap mendukung upaya yang dipimpin ASEAN untuk memajukan agenda WPS di seluruh wilayah. Kanada senang melihat kemajuan luar biasa dan perluasan kemitraan yang telah membantu memastikan momentum yang kuat untuk memajukan WPS di kawasan ASEAN dan sekitarnya.”

“Partisipasi penuh, setara dan bermakna perempuan dalam proses perdamaian dan mediasi sangat penting. Mempromosikan Perempuan, Perdamaian dan Keamanan adalah pilar inti dari kemitraan ASEAN-Inggris dan kami bangga dapat bekerja sama dengan UN Women dan Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi ASEAN untuk menghasilkan kemajuan nyata dalam masalah ini. Komitmen kami hari ini akan mendukung negara-negara anggota ASEAN saat mereka membangun WPS ke dalam kebijakan mereka, dan mendukung masyarakat sipil untuk memberdayakan perempuan dalam pengambilan keputusan yang damai dan aman. Seperti yang ditegaskan kembali oleh Utusan Gender kami dalam rekaman videonya untuk acara tersebut, kami berkomitmen untuk menempatkan perempuan dan anak perempuan, dalam segala keragaman mereka, di jantung dari semua yang kami lakukan dan untuk berdiri dan berbicara untuk hak dan kebebasan perempuan dan anak perempuan, kata Sarah Tiffin, Duta Besar Inggris untuk ASEAN.

“Rencana aksi WPS yang ambisius menguraikan langkah-langkah kritis yang diperlukan untuk mengatasi tantangan unik yang dihadapi perempuan di wilayah yang terkena dampak konflik. Agar berhasil dalam pelaksanaannya, kita harus bekerja sama dan mengonsolidasikan kemitraan kita,” kata Kate Rebholz, Wakil Kepala Misi, Misi AS untuk ASEAN, menambahkan, “Berinvestasi dalam pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan pembangunan perdamaian tidak hanya keharusan moral, tetapi juga investasi cerdas dalam stabilitas dan kemakmuran masa depan kawasan ASEAN.”

Dwi Rubiyanti Kholifah, Country Representative of AMAN Indonesia (The Asian Muslim Action Network) mengatakan pentingnya melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam isu Perempuan, Perdamaian dan Keamanan. Pada sesi pertama di pertemuan ini, Rubi memaparkan praktik baik yang dilakukan oleh AMAN Indonesia dalam mendukung pemerintah untuk mengimplementasikan WPS di Indonesia.

Pada pertemuan ini, juga dilaksanakan Penandatanganan dan Ikrar Bersama untuk menegaskan kembali kerjasama antara Dialogue Partners dengan ASEAN dalam Implementasi RPA WPS, yaitu Australian Ambassador to ASEAN, Canada Ambassador to ASEAN, Norway Ambassador to ASEAN, UK Ambassador to ASEAN, Deputy Chief of Mission at the U.S. Mission ASEAN, dan Representative and Liaison to ASEAN UN Women. Penandatanganan pledge ini merupakan bentuk komitmen dari lima Dialogue Partners  negara, yaitu Australia, Canada, The Kingdom of Norway, United Kingdom (UK), dan United States of America (USA), serta UN Women untuk memperkuat kerjasama dengan ASEAN dalam memimpin implementasi RPA WPS di ASEAN.

Hal-hal di dalam Dialog Tingkat Tinggi selama dua hari yang menjadi sorotan utama yaitu: (1) Berbagi praktik baik inisiatif nasional seperti National Action Plans on Women, Peace and Security (NAP WPS) yang diadopsi oleh Indonesia dan Filipina dan rencana adopsi RAN WPS oleh Thailand dan Viet Nam dalam waktu dekat; (2) Pembahasan elemen kunci untuk koordinasi, pemantauan dan pembiayaan yang efektif untuk kemajuan agenda WPS menekankan perlunya membangun mekanisme pemantauan dan menerapkan penganggaran yang responsif gender untuk memajukan komitmen WPS di tingkat nasional; (3) Ikrar mitra internasional untuk mendukung pelaksanaan RPA WPS dan kemajuan agenda WPS di kawasan termasuk Australia, Kanada, Norwegia, Inggris, dan Amerika Serikat.    

BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510

e-mail : humas@kemenpppa.go.id

website : www.kemenpppa.go.id